konfirmasi status wajib pajak. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. konfirmasi status wajib pajak

Setelah itu, klik Submit. pdf. SK : Persyaratan 1. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TRANSPARANSI PAJAK DAN PENGGUNAAN APLIKASI E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA UMKM DI KOTA MANADO Shinta D. Konfirmasi ini memastikan bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Dengan aplikasi iKSWP, wajib pajak dapat mengetahui status KSWP secara mandiri sebelum mengajukan layanan publik tertentu. U. Pertama, keterangan data berupa nama dan nomor NPWP yang Wajib Pajak berikan, sesuai dengan data yang ada dalam Sistem Direktorat Jenderal Pajak. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 10. Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui: - Registrasi Wajib Pajak - Validasi NPWP - Konfirmasi status Wajib Pajak. Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 1 Kali Unduh:Status Wajib Pajak atas Konfirmasi Status Wajib Pajak dari data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data. ABSTRAK: bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap. Jika pada kolom keterangan validasi Wajib Pajak tertulis ‘Perlu Dimutakhirkan’ atau “Perlu Dikonfirmasi”. mengkonfirmasi validitas NPWP; dan b. Sinergi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan pendapatan negara dapat diterima secara optimal yang terbebas dari. Tipe Dokumen. . Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Disclaimer : Data NIK dan KK harus sesuai untuk melakukan validasi NPWP. Jenderal Pajak. 01/2020TENTANGPELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKAPEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. id. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ZNT DAN NJOP PBB. 1. Cara Memeriksa Status KSWP Lewat DJP Online. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) adalah program sinergi antar berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga Pemerintahan, Asosiasi dan berbagai Pihak Lainnya (ILAP). Permintaan Konfirmasi Status Wajib Pajak. com—Seluruh masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak pribadi maupun badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yakni pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang harus ditaati berdasarkan peraturan yang. 1. 2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 147/PMK. a. tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12); 9. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. Jika tidak muncul, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Untuk melihat status, calon wajib pajak dapat klik “Kirim Token”, kemudian mengisi captcha, lalu klik “Submit”. Rumah konfirmasi dokumen yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak memang rumah besar yang berisi banyak dokumen, tetapi tidak ada bangunan fisiknya. Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu, Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah; Ketentuan Penutup. com—Seluruh masyarakat yang sudah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh. Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU, PEMENUHAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK, TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK, KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KSWP, PELAPORAN, dan KETENTUAN PENUTUP. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. Isilah kolom NPWP secara lengkap dan benar. Umumnya, proses pendaftaran dan pembuatan NPWP online ini memakan waktu 7-14 hari kerja. Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kota Sukabumi; Mengingat : 1. Setelah itu, pilih Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). 11. Cari. Untuk pemindahbukuan dengan jumlah pembayaran yang lebih besar daripada hutang pajak. Konfirmasi ini memastikan bahwa. Sejak diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK. JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan jika status pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih dalam status Verifikasi, wajib pajak belum bisa mengajukan permohonan aktivasi electronic filing identification number (EFIN). Sosialisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak. STATUS PERATURAN. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraAnda akan melihat menu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH. JAKARTA, DDTCNews - Pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau daerah mitra dapat memperoleh izin usaha tanpa harus memenuhi persyaratan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) sebagaimana yang berlaku di luar IKN. Pengertian Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana keterangan resmi dari DJP, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk mendapatkan keterangan status wajib pajaknya. Umum Sehubungan dengan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka pemberian layanan publik tertentu, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata. 1234/2020) Lisensi resmi DJP SK KEP-211/PJ/2022 BAYAR. Login di laman pajak. Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu. Surat permohonan keterangan status Wajib Pajak; Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan. Apa Itu KSWP? KSWP adalah Konfirmasi Status Wajib Pajak yang merupakan sebuah kegiatan pemeriksaan akan status yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkatWajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 19. NIK *. 8. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) djp online untuk Perizinan Online Single Submission (OSS) melalui djponline. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Dalam rangka menerima status tidak valid atau pengecekan manual, wajib pajak dapat melakukan konfirmasi status wajib pajak secara mandiri pada laman. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. Jika tidak muncul, maka Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan. . (3) Pemerintah Kabupaten menerbitkan KSWP atas Keterangan Status WP dan. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak daerah, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak daerah, penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah, pembinaan dan pengawasan. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian. (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid. Ya! Bentuknya virtual dan semua orang bisa masuk ke sana untuk mengakses berbagai macam dokumen untuk mendapatkan konfirmasi kesesuaian atas. Lalu Anda akan melihat sejumlah fitur yang bisa dipilih. Perbup Sleman No. Konfirmasi Status Wajib Pajak No. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Formulir Perpajakan. By E. Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh instansi pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu dilakukan dengan menggunakan : a. Dalam keseharian, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan. Peraturan Perundang-undangan. Persyaratan kualifikasi administrasi pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021Video ini adalah strategi sementara untuk menyikapi PerLKPP No 12 Tahun 2021 seme. Konfiramasi /Validasi atas Setoran. Kementerian Ketenagakerjaan: Nomor Peraturan: 18: Tahun Peraturan: 2019: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri: Singkatan Bentuk Peraturan:Kebijakan terkait pelaku usaha yang tidak dipersyaratkan untuk mengonfirmasi status wajib pajak tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit pemberi pelayanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum memberikan pelayanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan olehTATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi. SKF dalam hal permohonan Wajib Pajak memenuhi ketentuan, atau. Semoga informasi ini bermanfaat. Mal Pelayanan Publik | Detail. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara PemerintahanKonfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas. 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : a. 5. Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid. Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 5: Tahun: 2020: Tanggal Diundangkan: Kamis, 16 Juli 2020: Diunduh Sebanyak: 7. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan keputusan bersama dengan Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bapenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, dan Kepala Staf Kepresidenan, pada 2019-2020 implementasi. Hal tersebut menunjukkan semangat pemerintah dalam memangkas. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tapi mungkin kalau. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan. DPMVI'SPP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang. 6. Permohonan bisa diakses melalui laman pajak. com login menggunakan NPWP dan password; pilih menu layanan; pilih menu info KSWP; pada bagian “profil pemenuhan kewajiban saya” pilih konfirmasi status wajib Pajak; setelah memasukan kode keamanan, akan muncul status NPWP dan SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun terakhir. Jika dibutuhkan, wajib pajak juga. Di dashboard DJP Online, pilih menu Layanan. P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian. tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu; 1. 40-42, Jakarta 12190 Telp: (+62) 21 - 525 020813. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP. Sondakh2, Jessy D. Angka 3 : Diisi dengan nomor Keterangan Status Wajib Pajak Angka 4 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar. 8. 6. bahwa perlu adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan layanan publik di lingkungan. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan pelayanan publik untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Setelah itu, silakan masukkan 16 digit angka nomor induk kependudukan (NIK) sesuai dengan KTP dan 16 digit angka. Daftar Informasi Publik. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 6. 18 halaman Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015. Pastikan tidak ada kesalahan pengisian atau hubungi KPP terdaftar. Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jika nomor NPWP masih aktif, maka nomor NPWP dan identitas lainnya akan muncul secara otomatis. Bagi Anda yang sudah mengurus surat KSWP dan penasaran dengan status KSWP secara mandiri, mungkin bertanya-tanya, di mana Anda bisa mengetahuinya dengan cara yang mudah? Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah resmi meluncurkan informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP). Peraturan Perundang-undangan. Mula-mula kunjungi laman resmi DJP di Setelah itu, klik kolom Pendaftaran NPWP yang berada di tengah layar. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang PembentukanKONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang : a. lzin usaha dan izin tertentu; b. Monitoring penerimaan pajak daerah PBB BPHTB dan pajak dan retribusi. Download. A+ A-. Terhadap KWSP tersebut, maka akan terdapat 2 keterangan dari DJP, yaitu status valid atau tidak valid. TBN = Tambahan Berita Negara. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN PATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : a. U. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas. idPemberian Keterangan Status Wajib. konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik pada Perangkat Daerah. 0. 1234/2020, BA-73/PJ. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. U. 11. id kemudian pilih menu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWPKonfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ZZZ SHUDWXUDQ JR LG. 5. Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan: Tajuk Entri Utama: Indonesia. – Setelah berhasil login, Anda akan masuk pada menu utama ‘Profil’. (2)Keterangan Status. Peraturan Bupati Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, berisi tentang: 1. Setelah itu, isikan kode keamanan sesuai dengan gambar yang ada. bahwa untuk mendukung Strategi. Setelah itu isi kode keamanan (captcha). Baca juga: Jokowi Teken PP Kemudahan Berusaha dan Investasi di IKNKonfirmasi Status Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. Sekarang, cara cek NPWP perusahaan pun bisa dilakukan melalui online. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan. TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat . Status ini menunjukkan bahwa NIK Anda harus diverifikasi. Siapkan bukti lapor SPT tahunan. 4. 31 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Badan POM maka pelayanan Notifikasi Kosmetik hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha yang telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan 2 (dua). Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalahKonfirmasi Status Wajib Pajak oleh instansi pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu dilakukan dengan menggunakan : a. 9, BN. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Keterangan Status Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan PER-43/PJ/2015. Jakarta, Untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 000,00 (enam puluh juta rupiah). 6 hlm. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah B. Klik menu layanan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.